MULTIINFORMASI.ID || Medan –
Serba-serbi pelaksanaan Assessment Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Eselon II untuk Kepala Dinas di Pemerintah Aceh Tamiang, yang dilaksanakan oleh tim Satuan Sumber Daya Manusia (SSDM) Mabes Polri di aula Assessment Polda Sumatera Utara pada Selasa, 22 - 23 Juli 2025 banyak "menuai" cerita.
Beragam ‘gestur’ peserta terlihat sangat kelelahan. Mengingat saat mengerjakan soal di bawah tekanan waktu yang berjalan menuju injury time.
Terlihat wajah-wajah serius itu sesekali ‘mengernyitkan’ keningnya. Tak tahu apa yang sedang mereka pikirkan di ruangan Asesmen Poldasu berukuran 15 x 10 meter ber air conditioner (AC) tersebut.
Suasana hening, penuh ‘kebekuan’. “Ini benar-benar Uji Kompetensi sesungguhnya yang saya rasakan, tak pernah se kaku ini tubuh saya,” jelas seorang peserta saat ijin keluar ke toilet.
Terlihat satu persatu dari peserta keluar ruang Asesmen, pertanda pengujian sesi pertama telah selesai dikerjakan (Dari pagi sampai menjelang waktu Dzuhur tiba).
Cepat-cepat para peserta berjalan menuju arah selatan gedung Poldasu. Tak jauh dari tempat mereka Assessment ada tempat untuk ‘ngelepus’ (merokok) menghilangkan penat yang melanda pikiran mereka selama Uji Kompetensi.
Celetuk seorang peserta, dia sudah terbiasa bekerja di bawah tekanan, seperti Assessment ini. Dulu saat di APDN juga pernah mengikuti ujian seperti ini.
Tak hanya di APDN saja, sebut peserta itu, tapi juga di Asesmen lainnya juga, yang pelaksananya dari jajaran Polri.
Sebutnya lagi, apa yang dilaksanakan hari ini benar-benar terukur, profesional dan proporsional. Sangat disiplin terutama terkait waktu.
“Wah merdeka saya bisa ‘ngudut’ (Merokok) terbuka lagi ruang pikiran saya, ini satu cara mencairkan pikiran kita, dengan rokok-lah apalagi,” katanya sambil menunjukan perutnya yang buncit, sumringahpun pecah di antara mereka.
Pendapat peserta lainnya mengatakan, kalau Assessment yang dilaksnakaan oleh tim SSDM Mabes Polri sungguh sangat netral, tidak ada ‘cawe-cawe’ seperti istilah SBY.
“Saya sangat terkesan dengan Assessment ini, disiplin waktu dan pelaksanaan, terukur dan proporsional. Tegas, tepat dan terukur,”.
Menurut mereka, Assessment ini pantas ditiru oleh Kabupaten Kota di Aceh. Sebab memang benar-benar ketat aturan pelaksanaannya.
Asesornya juga rata-rata berpangkat Kombes yang telah teruji, apalagi mereka sudah mengantongi sertifikasi sebagai penguji Grade A dari Pemerintah RI.
Dan Assessment ini tidak hanya berlaku dikalangan Polri saja, tetapi berlaku umum. Termasuk untuk lembaga pemerintahan dan swasta yang ada di Indonesia.
“Ini luar biasa, dari Assessment yang pernah saya ikuti dan yang pernah ada, sungguh sangat berbeda, berkualitas serta sesuai aturan berlaku,”.
Sesi pertama saja, semua peserta sudah dihadapkan dengan 7 persoalan yang harus dipecahkan, dianalisa, ditelaah, diuji dan diambil langkah kebijakan.
Ada juga yang ‘nyeletuk’ bahwa Assessment yang mereka ikuti tersebut merupakan bagian dari progres untuk menempa diri sebagai pemimpin yang berkualitas, andal, tegas dan bijaksana.
Setelah para peserta menghadapi uji kompetensi berbasis CAT, peserta juga akan terus "dicecar" sejumlah pertanyaan dalam sesi wawancara yang dilaksanakan terpisah diruangan kecil berukuran 1,5 x 2 meter dengan menghadapi dua Asesor untuk menjawab serangkaian pertanyaan.
"Luar biasa, pertanyaan yang diajukan, apapun ceritanya kami harus menjawab semua itu, ini pengalaman yang baik dan bagus, walaupun harus terbata-bata dan berkeringat" jelas peserta.
"Prinsipnya, kita fokus aja dengan pertanyaan. Insya allah semua pasti bisa terjawab, ndak perlu penjelasan panjang lebar yang menghabiskan waktu" celutuk peserta lainnya.
Apalagi Asesornya ‘sempalan’ Lemhanas. Kualitasnya pun sudah teruji dan mumpuni untuk menciptakan para pemimpin di pemerintahan yang berkualitas di Indonesia.
“Jadi kalau ada pihak mengatakan, karena Bupatinya dari Kepolisian, makanya Assessment pun harus dari Kepolisian. Itu anggapan yang salah dan tidak mendasar,”.
Sebenarnya Bupati menginginkan kualitas terbaik dari suatu produk yang dihasilkan. Sebab apa?, SSDM Mabes Polri tersebut sudah terukur, menggembleng para kepala dinas andal di pemerintahan dan itu tidak sekedar ‘isapan jempol’ belaka; terbukti.
Banyak Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia memakai tenaga pengujinya berasal dari SSDM Mabes Polri. Karena para Asesornya memiliki sertifikat ber ‘grade A’ juga itu tadi, mereka jebolan Lemhanas.
SSDM Mabes Polri ber MoU dengan Pemerintah Aceh Tamiang dan Sesuai Aturan
Bupati Aceh Tamiang Irjen Pol (P) Drs. Armia Pahmi, MH menegaskan sekali bahwa, Assessment yang dilakukan menggunakan jasa SSDM Mabes Polri telah sesuai dengan aturannya.
Bagaimana tidak, Antara Pemerintah Aceh Tamiang dengan SSDM Mabes Polri telah membuat Memorandum of Understanding (MoU) sebagai pelaksana Asesmen.
Dan hal itu, Uji Kompetensi (Job Fit) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Eselon II di Pemerintah Aceh Tamiang dapat dilaksanakan di mana pun.
“Semuanya sudah clear kita penuhi secara aturannya, terkait pelaksanaan Job Fit untuk JPT Eselon II di tubuh Pemerintah Aceh Tamiang. Saya harap masyarakat tidak sak wasangka pada saya khususnya sebagai Bupati. Sebab apa yang saya lakukan sah demi hukum. Kita semua mau yang terbaik untuk Tamiang,” pungkas Armia. (DJ)
Tags:
Berita/Pemkab
