MULTIINFORMASI.ID || Aceh Tamiang -
Mencuat dugaan penggelapan aset Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) pada salah satu Kampung dalam Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.
Aset tersebut adalah sejumlah hewan ternak berupa sapi yang dibelanjakan menggunakan anggaran negara melalui Anggaran Dana Desa tahun 2025 yang diterima Kampung tersebut dan dihibahkan kepada pengelola BUMK senilai Rp. 142.000.000,-
Warga Kampung kepada media mengatakan "sejumlah sapi yang dibelanjakan oleh Kampung sampai saat ini tidak tau keberadaannya, terindikasi sapi tersebut dijual oleh oknum datok penghulu" ucap warga.
Pada saat banjir bandang Hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun lalu Kampung tersebut tidak semuanya terendam banjir ada beberapa tempat ketinggian yang dapat menyelamatkan hewan ternak dan warga dikampung tersebut.
"Saat banjir melanda, kami melihat sapi tersebut tidak terbawa banjir karna masih ada tempat yang tinggi dan ada beberapa rumah yang airnya hanya selutut orang dewasa saja" jelas sumber.
Anehnya, terkait "raibnya" sapi BUMK ini, Datok Penghulu mengeluarkan surat keterangan hilang untuk aset yang dimaksud dan ditandatangani oleh Datok Penghulu itu sendiri dengan nomor 471.1/512/2026 tertanggal 30 Juli 2026. Seyogyanya surat keterangan hilang itu adalah mutlak pihak berwenang yang mengeluarkannya dalam hal ini adalah pihak kepolisian atas dasar laporan ketua BUMK sebagai pengelola dan penerima hibah dari Dana Desa.
Datok Penghulu ketika dijumpai media pada Selasa (22/09/2026) di salah satu kaffe mengatakan "sapi BUMK pada saat banjir itu kami temukan ada empat ekor yang mati, sisanya tidak tau dimana keberadaannya. Setelah dilakukan musyawarah maka sapi tersebut kami (kampung) menyatakan hilang karna pada saat kejadian banjir jelas semua orang pasti menyelamatkan dirinya dan keluarga terlebih dahulu" jelas Datok.
Warga sangat berharap agar kasus "raibnya" sapi BUMK yang bernilai ratusan juta rupiah ini dapat terbuka terang benderang, jangan dikarenakan banjir bandang lantas semua menjadi kesempatan dan alasan seolah-olah hilangnya aset Kampung disebabkan karna musibah banjir dan warga juga meminta agar pihak terkait baik itu auditor maupun penegak hukum dapat menyelesaikan kasus ini.
"Janganlah musibah banjir bandang dijadikan alasan untuk mencari keuntungan pribadi" tambah warga. (DJ)
Tags:
Berita/Pemkab
