MULTIINFORMASI.ID || Aceh Tamiang -
Perdamaian bukanlah sekadar tiadanya suara tembakan. Perdamaian sejatinya terdiri dari 3 unsur : Damai Negatif yang artinya tidak ada kekerasan, Damai Positif berarti ada keadilan dan kesejahteraan, dan Damai Struktural yang berarti ada sistem yang adil.
Mengapa MoU Helsinki 15 Agustus 2005 harus lahir .. ?
1. Faktor Kemanusiaan : Konflik 30 tahun 1976 - 2005 menelan ±15.000 korban jiwa dan 500.000 pengungsi. Tsunami 26 Desember 2004 yang menewaskan 170.000 jiwa di Aceh menjadi titik balik. Rakyat sudah tidak sanggup lagi.
2. Faktor Kegagalan Kebijakan : UU No 18/2001 tentang Otonomi Khusus gagal. Pendekatan keamanan tidak menyelesaikan akar masalah seperti ketidakadilan, identitas, dan tuntutan pemerintahan sendiri.
3. Faktor Momentum Internasional : Pasca tsunami, dunia mendesak damai. Mediator CMI dari Finlandia, Martti Ahtisaari, memfasilitasi.
Rumus kesepakatannya : GAM melepaskan kemerdekaan, RI memberikan otonomi seluas-luasnya dalam NKRI
ISI MoU HELSINKI DAN IMPLEMENTASI DANA OTONOMI KHUSUS
MoU Helsinki dirumuskan dalam 5 Pilar dan diundangkan menjadi UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh / UUPA :
1. Pemerintahan : Kewenangan luas di semua sektor kecuali 6 urusan pusat. Diperbolehkan Partai Politik Lokal.
2. Hukum : Penerapan Syariat Islam bagi pemeluknya dan penguatan hukum adat.
3. Ekonomi : Aceh berhak 70% bagi hasil migas dan SDA. Pemerintah pusat wajib mengalokasikan Dana Otsus.
4. Keamanan : Demobilisasi 3.000 senjata GAM, penarikan TNI non-organik, amnesti 1.424 tahanan politik.
5. HAM & Reintegrasi : Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi / KKR, santunan korban, reintegrasi eks kombatan.
Implementasi Dana Otsus 2008-2027 :
Berdasarkan UUPA Pasal 179, Aceh menerima 2 sumber dana:
1. Dana Otsus 2% DAU Nasional : Total Rp 87,1 Triliun
2. Bagi Hasil Migas 70% : Total ± Rp 45 - 50 Triliun
Total keseluruhan : ± Rp 132 - 137 Triliun. Pada 2024 realisasi dana yang diterima ± Rp 10,4 Triliun.
EVALUASI 21 TAHUN : CAPAIAN DAN KEGAGALAN UNTUK GENERASI ACEH
Dalam perjalanan 21 tahun damai Aceh, banyak sudah sarana dan prasarana yang dijalankan dan itu semua menjadi "catatan kelam" untuk direfleksi kembali.
Capaian Positif :
1. Stabilitas Keamanan : 22 tahun Aceh damai. Tidak ada lagi operasi militer.
2. Demokratisasi : Berjalan Pilkada langsung, ada Partai Lokal, dan 69 Qanun telah disahkan.
3. Infrastruktur : 1.400 km jalan, rehab 3.000 sekolah, 120.000 rumah, dan 23 RSUD dibangun.
Catatan Kritis dan Data :
1. Kesejahteraan : BPS 2024, Kemiskinan Aceh 14,61% vs nasional 8,57%. Peringkat 8 termiskin. Stunting 27,3%.
2. Ketenagakerjaan : Pengangguran usia 15-24 tahun 19,8%. Ribuan sarjana menganggur dan merantau ke luar daerah.
3. Ekonomi : Pertumbuhan Ekonomi 2024 hanya 3,91% < nasional 5,05%. Ekonomi masih 70% tergantung transfer pusat.
4. Reintegrasi : Program reintegrasi eks kombatan dan korban belum tuntas. KKR Aceh yang diamanatkan MoU Bab 2.3 belum berjalan efektif.
Kita berhasil menjaga "Damai Negatif", namun "Damai Positif" berupa kesejahteraan belum terwujud.
ANALISIS KRITIS : PARADOKS PEMBANGUNAN DAN SDA ACEH
Di tengah dana besar dan SDA melimpah, muncul 2 paradoks besar, paradoksnya yang terjadi adalah :
1. Kebijakan "Proyek Fisik"
Selama 21 tahun, mayoritas Dana Otsus digunakan untuk infrastruktur fisik : jalan, jembatan, gedung. Kelemahannya : umur ekonomis 3-5 tahun, rusak, tidak menciptakan lapangan kerja tetap, dan tidak menghasilkan PAD.
2. "Tanah Tidur vs Manusia Menganggur"
Aceh memiliki 5,6 juta Ha lahan. Data BPN Aceh 2023 mencatat ± 450.000 Ha HGU. Fakta di lapangan, banyak HGU sudah "mati" atau telantar 10-30 tahun.
Di sisi lain, ada ± 180.000 anak muda Aceh menganggur. Padahal 1 hektar perkebunan modern menyerap 1 tenaga kerja tetap. 100.000 Ha = 100.000 lapangan kerja.
Apa yang menjadikan hal ini terjadi, maka bila diperhatikan akar masalahnya adalah :
1. Proses pencabutan HGU telantar di BPN terhambat birokrasi dan tidak ada keberanian politik, padahal PP No 18/2021 Pasal 14 jelas menyatakan HGU wajib dicabut jika tidak diusahakan dalam 2 tahun.
2. Rendahnya penghargaan terhadap sektor agro. Padahal agroindustri modern membutuhkan Sarjana Agronomi, SMK Mesin, SMK IT dan Sarjana Ekonomi.
SOLUSI STRATEGIS : PROGRAM "100 RIBU HEKTAR KEBUN PEMDA & RAKYAT"
Untuk mewujudkan amanat kesejahteraan MoU sebelum Dana Otsus berakhir 2027, diperlukan pergeseran paradigma : Dari "Membangun Beton" menjadi "Membangun Manusia Melalui Kebun".
Untuk mencapai itu semua maka diperlukan langkah - langkah sebagai berikut :
1. Penertiban Aset :
Bentuk "Tim Terpadu Sapu Bersih HGU Mati" oleh Gubernur, BPN, dan DPR Aceh. Target 6 bulan mengidentifikasi dan mencabut 200.000 Ha HGU telantar. Kembalikan kepada Negara dan serahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah.
2. Kelembagaan :
Dirikan BUMD Agro Aceh. Tugasnya mengelola 100.000 Ha lahan eks HGU dengan skema 70% Pola Plasma untuk Koperasi Desa dan Dayah, dan 30% Kebun Inti. Fokus pada komoditas unggulan : Kopi Gayo, Sawit Rakyat, Aren, Kakao.
3. Pengembangan SDM :
Alihkan sebagian Dana Otsus untuk "Sekolah Kebun" seperti :
A. Balai Latihan Kerja Pertanian : Lulusan SMK magang 6 bulan di kebun BUMD dengan gaji.
B. Program "1.000 Sarjana Tani" : Rekrutmen sarjana pertanian sebagai manajer kebun.
C. Penguatan Koperasi : 1 Desa 1 Koperasi diberikan 50 Ha lahan plasma dengan permodalan dari Bank Aceh Syariah.
D. Proyeksi Dampak : Dibanding membangun infrastruktur Rp 1 Miliar yang hanya menyerap 50 orang selama 3 bulan, pembukaan 100 Ha kebun dengan dana sama akan menyerap 400 orang selama 25 tahun dan menghasilkan ± Rp 3 Miliar/tahun.
Meski telah berjalan hampir 21 tahun dan didukung payung hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, masih banyak butir MoU Helsinki yang belum terealisasi. Berdasarkan analisis penulis, dari tujuh pasal utama, setidaknya terdapat sepuluh poin penting yang belum terwujud :
1. Poin 1.1.3 — Penetapan nama Aceh dan gelar pejabat senior oleh lembaga legislatif setelah pemilu belum ada realisasinya.
2. Poin 1.1.4 — Penetapan batas wilayah Aceh merujuk pada batas 1 Juli 1956 hingga kini belum terlaksana.
3. Poin 1.1.5 — Hak Aceh menggunakan simbol wilayah, termasuk bendera, lambang, dan himne, hasilnya masih nihil karena belum ada kriteria yang jelas.
4. Poin 1.3.1 — Hak Aceh memperoleh pinjaman luar negeri dan menetapkan suku bunga berbeda dengan Bank Indonesia belum jelas wujud pelaksanaannya.
5. Poin 1.3.8 — Verifikasi pendapatan antara pemerintah pusat dan Aceh oleh auditor luar belum terlaksana.
6. Poin 1.4.3 — Pembentukan sistem peradilan yang adil dan independen, termasuk peradilan tinggi khusus di Aceh, belum jelas pelaksanaannya.
7. Poin 1.4.5 — Pelimpahan kewenangan mengadili tindak pidana sipil yang dilakukan aparat militer ke pengadilan sipil di Aceh belum terwujud.
8. Poin 3.2.4 — Alokasi dana rehabilitasi harta benda publik dan milik warga yang rusak akibat konflik belum sepenuhnya terlaksana.
9. Poin 3.2.5 — Penyediaan lahan pertanian, pekerjaan, atau jaminan sosial bagi mantan kombatan, tahanan politik, dan warga sipil korban konflik belum terwujud.
10. Poin 3.2.6 — Pembentukan Komisi Bersama Penyelesaian Klaim belum terlaksana.
Hanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang telah terbentuk, namun kinerjanya pun dinilai belum memuaskan para korban konflik.
SUDAH BANYAK PEMIMPIN, KESEPAKATAN BELUM JUGA TERLAKSANA
Sejak tahun 2006, Aceh telah beberapa kali menggelar pemilihan kepala daerah. Mulai dari pasangan Irwandi Yusuf–Muhammad Nazar (2006), Zaini Abdullah–Muzakir Manaf (2012), Irwandi Yusuf–Nova Iriansyah (2017), hingga Muzakir Manaf–Fadhlullah (2024). Banyak kepala daerah di tingkat kabupaten/kota juga didukung oleh mantan kombatan GAM maupun Partai Aceh. Namun, butir-butir kesepakatan tersebut nyaris tak terdengar diperjuangkan secara serius di lembaga legislatif, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Kenyataan semakin menyayat hati ketika tokoh-tokoh kunci perjanjian ini telah tiada. Martti Ahtisaari, fasilitator sekaligus penerima Hadiah Nobel Perdamaian, meninggal dunia pada 16 Oktober 2023. Demikian pula Zaini Abdullah, mantan Gubernur Aceh yang turut melahirkan kesepakatan ini, berpulang pada 13 Juni 2026.
Ketiadaan sanksi tegas dalam MoU Helsinki menjadikannya seolah hanya "catatan di atas kertas yang sudah usang". Hal ini diduga menjadi salah satu latar belakang terjadinya kericuhan antara warga sipil dan aparat keamanan di Banda Aceh pada 15 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan 21 tahun kesepakatan itu. Kekecewaan mendalam akibat janji yang tak kunjung ditepati masih terasa hingga kini.
21 tahun MoU Helsinki adalah bukti bahwa dialog lebih baik dari kekerasan. Namun, perdamaian akan kehilangan maknanya jika tidak diisi dengan kesejahteraan.
Tujuan akhir MoU Helsinki dan Dana Otsus bukanlah banyaknya aspal, melainkan terwujudnya anak Aceh yang cerdas, sehat, dan memiliki pekerjaan yang layak di tanahnya sendiri.
Pemerintah Aceh dan DPR Aceh segera membentuk Tim Penertiban HGU Mati, Realokasi 40% sisa Dana Otsus 2025-2027 untuk sektor SDM dan Agroindustri serta Mengoperasionalkan KKR Aceh dan menuntaskan program reintegrasi.
Cabut HGU yang mati ...
Hidupkan Kebun Rakyat ..
Selamatkan Masa Depan Anak Aceh ...
Tags:
Berita/Pemkab
