MULTIINFORMASI.ID || Aceh Tamiang -
Perhelatan akbar demokrasi Partai Golongan Karya yang terbungkus dalam Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah terus menggema di seluruh pelosok negeri agar perhelatan akbar Partai Golkar ini menjalankan sistem Demokrasi yang baik, dikarenakan Partai Golkar adalah sebuah Partai yang disenangi dihati rakyat Indonesia sejak zaman orde baru hingga saat ini.
Musyawarah Daerah (MUSDA) ke - VI tingkat Kabupaten Aceh Tamiang yang digadangkan akan diselenggarakan pada hari ahad mendatang (23/08/2026) diharapkan dapat berjalan secara demokrasi yang beradab, namun harapan demokrasi ini "pupus" akibat permainan kotor para oknum penguasa Partai.
Sebagai mana diketahui, bursa calon ketua Partai Golkar yang akan bertanding di Kabupaten Aceh Tamiang dikabarkan hanya dikuti dua calon yaitu, T. RUDI dan ADRIADI.
Saat MUSDA Dewan Pimpinan Daerah tingkat I (DPD I) yang berlangsung pada beberapa waktu lalu juga diwarnai dengan "niat kotor" sehingga dengan berbagai upaya pimpinan Partai Golkar tingkat I dapat diraih dengan mudahnya.
Beranjak dari MUSDA Partai Golkar tingkat I maka memengaruhi sampai ke daerah sehingga menghancurkan sistem demokrasi yang baik.
Saat beberapa Pimpinan Kecamatan (PK) sudah siap memberikan dukungannya kepada salah satu calon ketuanya yaitu T. RUDI untuk meraih kursi ketua DPD II Partai Golkar Aceh Tamiang akhirnya tergerus oleh dugaan "bargaining" antara ketua DPD I Salim Fakhry dengan ketua DPD II yang saat itu menjabat (Adriadi) sehingga keinginan calon ketua T. RUDI mundur dari pencalonannya ditambah lagi dengan nada yang diduga bermotif ancaman Pergantian Antar Waktu (PAW) dari jabatan publik saat ini yang diemban oleh T. RUDI sebagai anggota legislatif di Kabupaten Aceh Tamiang.
Dalam upaya dugaan "bargaining" itu, calon ketua T. RUDI diiming-imingi jabatan sebagai sekretaris pada Dewan Pengurus Daerah II Partai Golkar Kabupaten Aceh Tamiang periode mendatang.
Ironi memang, ketika sistem demokrasi yang baik belum lagi berjalan harus kandas hanya karna sebuah kata "bargaining" dan "paw" sehingga terjadinya aklamasi yang diakui oleh ad/art Partai Golkar.
Namun aklamasi yang dimaksud dan tidak melanggar ad/art adalah aklamasi yang benar-benar keluar dari hari nurani para pendukungnya, namun nyatanya aklamasi ini justru dikotori oleh perilaku para oknum sehingga aklamasi terkesan sempurna.
Menganggapi hal ini banyak kader dan pengurus baik mulai dari tingkat Kabupaten sampai Kecamatan memberikan komentar yang beragam.
"Kami sangat kecewa dengan sistem musda Partai Golkar yang dirancang tidak sehat seperti ini, sistem pengkondisian dan intervensi sangat menghilangkan marwah diri sendiri" ucap kader.
"Sistem politik ini sangat bobrok, kejam, tidak demokrasi dan tidak berkeadilan. Politik jahat" ungkap kader lainnya. (DJ)
Tags:
Berita/Politik
