MULTIINFORMASI.ID || Banda Aceh
Rapat Internal Komisi VI DPR Aceh salah satunya adalah terkait Pembahasan Rancangan Qanun tentang Keolahragaan menjadi perhatian serius bagi anggota legislatif tingkat propinsi ini, rapat yang digelar pada hari selasa (08/07/2025) berlangsung di Gedung DPR Aceh.
Para anggota DPR Aceh menilai, selama ini baik Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Daerah kurang mengapresiasi dan memperhatikan para atlet yang berprestasi dalam bidang olahraga khususnya disabilitas. Pemerintah Aceh dan Daerah seyogyanya memperhatikan atas apa yang diraih oleh para atlet karna sudah mengharumkan nama daerahnya.
Anggota DPR Aceh dari Partai Demokrat, Nora Idah Nita, SE, MM dalam rapat tersebut menyampaikan "Banyak atlet berprestasi yang tidak mendapatkan haknya termasuk juga reward" ucap Nora.
Lebih lanjut Srikandi Demokrat ini menjelaskan "kita sangat menyayangkan kasus-kasus yang menimpa para atlet, termasuk kasus yang melanda atlet Disabilitas Aceh Tamiang, mereka (atlet) untuk pergi ikut lomba aja ngak punya biaya, inikan sangat memprihatinkan, nanti kita liat apakah ini sudah tertuang atau akan dituangkan dalam satu qanun tentang olahraga agar menjadi perhatian bersama" ujarnya.
"Demikian juga halnya dengan sarana dan prasarana olahraga yang saat ini banyak terbengkalai, seperti di Pidie Jaya dan Aceh Tamiang dimana GOR yang menjadi pusat olahraga jelas tampak terbengkalai akibat pembangunannya terhenti. Begitu juga halnya dengan Kabupaten lain, maka dengan adanya wacana grand design olahraga yang nantinya akan diikuti oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah, harapannya Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membangun sarana dan prasarana olahraga yang selama ini terbengkalai" tutup Nora.
Namun mengenai atlet berprestasi terutama atlet disabilitas yang prestasinya kurang mendapat perhatian dan penghargaan yang layak masih sering terjadi. Meskipun ada upaya untuk menyetarakan hak dan reward bagi atlet disabilitas, masih ada kesenjangan dalam implementasinya. Beberapa atlet bahkan mengalami pemotongan bonus atau tidak diikutsertakan dalam kompetisi karena masalah finansial atau ketidakadilan dalam pembagian bonus. (DJ)
Tags:
Berita/DPR
